Reklamasi pantai di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim reklamasi pantai utara Jakarta menjadi salah satu solusi keterbatasan lahan permukiman dan bermanfaat bagi warga. Namun rupanya sosiolog Musni Umar berpendapat lain. Menurut dia, reklamasi tidak mampu mewujudkan kesejahteraan umum.

"Dalam realitasnya (kesejahteraan umum) tidak menjadi kenyataan. Justru pembangunan itu semakin memperkaya orang kaya," ujar Wakil Rektor I Universitas Ibnu Chaldun Jakarta ini kepada Republika.co.id, baru-baru ini.

Menurut dia, hal tersebut terbukti dari tingkat kemiskinan yang masih sangat banyak. Di saat yang bersamaan, rasio kesenjangan di DKI Jakarta sangat tinggi bahkan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Musni bukannya hendak mencegah atau tidak setuju terhadap proyek reklamasi tersebut.

"Tapi ini warning (peringatan) bagi pemerintah, apa sih tujuan kita membangun?" kata dia.

Menurut dia, pembangunan seharusnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat merdeka, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembangunan hendaknya juga dilakukan demi memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Musni menilai proyek reklamasi di pantai utara Jakarta bukanlah solusi permasalahan keterbatasan permukiman. Reklamasi dinilai lebih banyak dilatarbelakangi motif bisnis. Menurut dia, keterbatasan lahan permukiman bisa diatasi dengan pembangunan apartemen sederhana.

 

Muka Teluk Jakarta diperkirakan berubah total dengan rencana reklamasi 17 pulau. Daratan seluas 5.153 hektare bakal terbentang dalam bentuk 17 pulau di pantai utara Jakarta.
Ahli oseanografi Institut Pertanian Bogor, Alan Koropitan, menilai proyek ini akan berdampak besar terhadap lingkungan pantai utara Jakarta. Teluk Jakarta bakal mengalami perubahan ekosistem akibat peruntukan lahan.

Hutan mangrove di tepi pantai habis dibabat sejak 1990-an. Daerah ini berganti dengan permukiman dan pusat belanja. "Apalagi kalau membuat pulau, benar-benar rusak ekosistemnya," ujarnya kepada detikX.

Area laut akan lebih landai akibat reklamasi, yang menyebabkan air luapan sungai tidak bisa mengalir dengan cepat ke lautan."

Data Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) pada 2006 mencatat, dalam rentang 1970-an sampai 1980-an, sedimentasi di Teluk Jakarta mengalami peningkatan. Sedimentasi ini terjadi salah satunya akibat konversi mangrove untuk reklamasi lahan itu.
Sedimentasi ini pulalah yang berisiko merusak pertumbuhan karang. Bukan hanya di Teluk Jakarta, tapi juga di kawasan Kepulauan Seribu.
Pakar kelautan Institut Teknologi Bandung, Muslim Muin, menilai adanya pulau buatan juga menambah panjangnya aliran sungai ke laut, sehingga air limbah dari Jakarta tidak bisa langsung bertemu dengan laut.

Padahal laut terbuka memungkinkan pencucian limbah secara cepat dan alami. "Yang ada malah semakin tersebar, dan limbah berbahaya semakin mengendap. Untuk membersihkannya, perlu biaya mahal,"

Reklamasi pantai menjadi salah satu program yang direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, aliran sungai yang kian panjang dipastikan akan memperburuk banjir di Jakarta. Terlebih area laut akan lebih landai akibat reklamasi, yang menyebabkan air luapan sungai tidak bisa mengalir dengan cepat ke lautan.
Hal ini masih diperparah lagi oleh rencana pembangunan tembok raksasa atau giant sea wall di Teluk Jakarta. Ia memperkirakan giant sea wall justru akan menyebabkan air semakin tertahan di Teluk Jakarta.
Muslim membantah anggapan bahwa giant sea wall berguna menahan rob karena pasang-surut di Teluk Jakarta masih kecil. "Terjadi banjir dari laut? Itu enggak ada. Yang benar itu banjir dari darat," ucap dia.
Banjir akan membuat masyarakat Jakarta yang berada di “darat” semakin menderita. Namun, sebaliknya, masyarakat kelas atas yang tinggal di lahan reklamasi justru terhindar dari banjir karena urukan lahan reklamasi dibuat tinggi.

"Jadi, kalau (Teluk Jakarta) direklamasi, itu yang banjir belakangnya, Istana Negara. Yang kebanjiran itu kita karena air kita dihalangi. Yang direklamasi mah enggak akan kebanjiran karena mereka bikin tinggi, kan," katanya.

Banjir rob di kawasan Kapuk Poglar, Jakarta Utara.

Pemerintah pun akan mengeluarkan dana APBD dan APBN lebih besar untuk mengatasi banjir itu. Dari skema kerja sama reklamasi dengan Belanda yang dia lihat, beberapa proyek di luar reklamasi semuanya ditanggung negara.
"Bikin tanggul itu kita, APBN. Bikin waduk itu APBN. Membersihkannya kita, APBN. Memindahkan nelayan (tanggung jawab) kita, APBN. Nah, pembiayaan swasta yaitu reklamasi, jalan tol, pelabuhan laut, itu pihak swasta untung semua," kata dia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengaku roadmap pembangunan Teluk Jakarta berniat menuntaskan reklamasi 17 pulau dan membangun tanggul laut raksasa. Selama ini reklamasi memang dibutuhkan karena Jakarta kekurangan lahan.
Ia membantah anggapan bahwa pemerintah DKI Jakarta salah menghitung dampak lingkungan akibat pembangunan pulau reklamasi. Menurut dia, reklamasi merupakan jalan keluar atas permasalahan rob, banjir, dan penurunan tanah.

Pada intinya, saya TIDAK setuju pada reklamasi ini.